Wakil Bupati Tanjabbar Persoalan Kendaraan Dinas Bermotor Kerjasama dengan Samsat Proses Pembayaran Pajak

SUMATERADEFACTO.COM |  Kab. Tanjabbar

Kendaraan dinas di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Pemkab Tanjabbar) banyak tidak bayar pajak dan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Jambi.

Wakil Bupati Tanjabbar, Hairan menyebutkan dirinya akan memastikan kesetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menurutnya langkah ini untuk memastikan keberadaan asset yang selama ini bermasalah.

“Maka pada hari ini kita akan jalan keseluruh OPD yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan akan kita cek satu persatu,” katanya usai melakukan pengecekan di Kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan, Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Kantor Sekretariat DPRD.

Hairan menjelaskan langkah yang dirinya ambil tersebut merupakan tindak lanjut dari temuan BPK terkait banyaknya kendaraan dinas yang tidak membayar pajak dan keberadaan kendaraannya tidak diketahui. “Jadi ini temuan makanya ini kita lanjuti,” ujarnya.

Hairan menyebutkan data yang ada di pihaknya banyak. Namun, kendaraan itu menunggak dalam pembayaran pajak. Hal inilah yang menjadi temuan tersebut. Jika kendaraan itu sudah tidak ada atau tidak layak pakai maka akan dilakukan penghapusan asset.

“Apakah kendaraan tersebut masih terdaftar tetapi kendaraannya sudah hilang atau jika tidak layak dipakai kembali akan kita ajukan untuk penghapusan asset, karena hari ini banyak kendaraan yang terdaftar di asset tetapi barangnya tidak ada,” bebernya.

Dari hasil peninjauan dan pengecekan hari ini pihaknya akan mengambil langkah-langkah untuk menangani persoalan kendaraan dinas. “Kedepannya ia akan lakukan kerjasama dengan Samsat agar nantinya akan lebih mudah dalam proses pembayaran pajak,” paparnya. (NST)