DPRD Batanghari Menggelar Paripurna Dalam Rangka HUT RI Ke-77

SUMATERADEFACTO.COM | DPRD Kab. Batanghari

Acara dalam rangka HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari.

DPRD Kabupaten Batanghari bersama Pemerintah setempat menggelar Paripurna, dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada acara HUT ke 77 Kemerdekaan  Republik Indonesia dan mengikuti pidato penyampaian Presiden RI dalam penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023, (16/08).

Dalam paripurna tersebut, Ketua DPRD Anita Yasmin memimpin acara, yang didampingi langsung oleh Wakil Ketua I M. Jaafar, Wakil Ketua II Ilhamuddin, Sekwan M. Ali. Dan tampak hadir juga Wakil Bupati Batanghari H. Bakhtiar, para Anggota Dewan serta tamu undangan lainnya.

Dalam Pidato Kenegaraan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, di hari Kemerdekaan ini semua elemen harus bersyukur, sebab Negara Indonesia merupakan negara yang kuat dalam menghadapi berbagai masalah yang dihadapi, salah satunya terhadap permasalahan Dunia, seperti wabah Covid-19.

Pada masa pendemi kemarin banyak Negara yang terancam krisis ekonomi bahkan kemiskinan, sedangkan untuk Indonesia terbilang masih berdiri dengan kuat dalam menghadapi pandemi Covid-19. Akan tetapi Indonesia masuk peringkat kelima dalam kecepatan mengatasi pandemi melalui capaian vaksinasi yang tinggi.

Seusai menyampaikan pidato kenegaraan pada acara Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia. Sekitar pukul 13.30, para anggota Dewan bersama Pemkab, kembali mendengarkan Pidato Penyampaian Presiden dalam penyampaian rancangan RUU APBN Tahun Anggaran 2023.

Presiden Joko Widodo juga menyebutkan, Ketidakpastian global tidak boleh membuat kita pesimistis. Dalam delapan tahun terakhir, kita telah memupuk modal penting untuk menciptakan ekosistem pembangunan yang lebih kondusif. Pembangunan infrastruktur secara massif, perbaikan kualitas sumber daya manusia, serta penyederhanaan aturan berusaha dan berinvestasi merupakan upaya-upaya kunci untuk memperkuat fondasi perekonomian nasional menghadapi tantangan masa depan.

Bukan itu saja, Penggunaan produk dalam negeri harus diprioritaskan, guna mengurangi ketergantungan impor. Ekonomi digital juga difasilitasi agar UMKM naik kelas dan melahirkan decacom baru kelas dunia di masa depan. Keseimbangan kebijakan makro-fiskal juga terus dijaga. Konsolidasi fiscal menjadi sangat krusial. Kesehatan APBN ditingkatkan agar adaptif dan responsive dalam jangka menengah dan panjang.  (NST)