DPRD Kabupaten Batanghari Penandatanganan Nota Pengantar KUPA PPAS

SUMATERADEFACTO.COM | DPRD Kab. Batanghari

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari, dalam rangka penandatanganan persetujuan Nota Pengantar Kebijakan Umum Dan Perubahan Anggaran (KUPA) dam Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2022.

“KUPAS PPAS perubahan APBD tersebut merupakan bagian dari siklus pembangunan daerah yang tahapan nya telah diatur secara jelas dalam peraturan Menteri dalam Negeri,” kata Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief, (16/9).

Seperti yang telah di sampaikan pada saat paripurna penyampaian nota pengantar KUPAS PPAS beberapa waktu yang lalu perubahan kebijakan umum belanja pada prinsipnya untuk upaya peningkatan pelayanan publik,memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta kemajuan daerah Batanghari. 

“Untuk itu, pemerintah mengucapkan terimakasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Batanghari, karena dengan telah menyetujui dan menandatangani nota kesepakatan KUPA dan PPAS perubahan APBS tahun anggaran 2022,” ujarnya.

Sementara itu, Perwakilan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Daerah, Marjani menyampaikan dari hasil pembahasan yang dilakukan antara tim anggaran pemerintah daerah dan badan anggaran DPRD akan di tuangkan dalam kebijakan umum perubahan APBD tahun anggaran 2021 serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan tahun anggaran 2022 menghasilkan beberapa butir.

Pertama, skala prioritas kebijakan umum perubahan APBD tahun anggaran 2022 serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan tahun anggaran 2022 telah disesuaikan dengan kondisi saat ini dan didasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat.

Dan selanjutnya di sepakati penyempurnaan dan perbaikan terhadap proyeksi pendapatan dan belanja dan pembiayaan daerah pada nota kesepakatan kebijakan umum perubahan APBD PPAS perubahan tahun anggaran 2022.

“Pendapatan daerah di sepakati bertambah sebesar Rp90,7 miliar , yang semula APBD murni di targetkan sebesar Rp1,2 triliun dan setelah perubahan menjadi Rp1,3 triliun ,” ujarnya.

Dan untuk belanja daerah disepakati bertambah sebesar Rp22,4 miliar , dari target murni sebesar Rp1,62 triliun , dan Rp1,65 triliun, paparnya. (NST)