GUBERNUR JAMBI MENERIMA OPINI WTP BERUPA TERUS MEMPERBAIKI TATA KELOLA PEMERINTAH

GUBERNUR JAMBI MENERIMA OPINI WTP BERUPA TERUS MEMPERBAIKI TATA KELOLA PEMERINTAH

SUMATERADEFACTO.COM | PROVINSI JAMBI — Pemerintah Provinsi Jambi, Opini WTP menyoroti serapan anggaran dengan pertanggungjawaban administrative.

Gubernur Jambi Al Haris menerima Piagam Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Tahun 2020 serta Plakat WTP 5 Tahun berturut yang diserahkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi Supendi di Rumah Dinas Gubernur Jambi, (30/9)

Acara Penyerahan Piagam Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Tahun 2020 serta Plakat WTP 5 Tahun Berturut yang diraih Pemerintah Provinsi Jambi menjadi bukti administrasi anggaran dan belanja daerah tercatat secara baik .

Gubernur Jambi Al Haris menegaskan kepada Organisasi Perangkat Daerah termasuk Pemerintah Kabupaten/Kota untuk terus dan mampu mempertahankan kinerja Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik pada Bidang Administrasi Pelaksanaan dan Serapan Anggaran yang sesuai aturan. “Harus sesuai aturan bekerja, evaluasi dan tahapan jelas akan mempermudah kerja kedepan,” ujar Al Haris.

Al Haris minta daerah-daerah yang menggunakan dana pusat untuk mempercepat proses serapan agar sistem akuntansi atau neraca serapan akhir tahun lebih enak BPK lakukan pemeriksaan dan temuan tidak banyak lagi.

Gubernur Jambi Al Haris berupaya terus memperbaiki tata kelola pemerintahan serta aset daerah yang mempengaruhi Opini WTP termasuk melakukan Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jambi untuk KPPN. “Hibah kepada Kementerian Keuangan atau Kantor KPPN dan setelah ini sudah jelas menjadi hak mereka dan tidak lagi tercatat dalam neraca Pemerintah Provinsi Jambi,” ungkap Al Haris.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi Supendi menyampaikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas telah diraih Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2012 namun hal tersebut tidak termasuk dalam hitungan penghargaan WTP berturut yang diberikan.

“Opini WTP Tahun 2015 murni tanpa paragraf penjelas hingga saat ini terhitung 6 kali berturut dengan harapan tahun depan tetap mendapat Opini WTP murni,” harap Supendi.

Opini WTP menyoroti serapan anggaran dengan pertanggungjawaban administratif hendaknya mendapat dukungan program yang memberi kemanfaatan luas bagi masyarakat. (NST/ADV)