Pj. Walikota Jambi Menggelar Rapat Paripurna Agenda Pandangan Umum Fraksi

SUMATERADEFACTO.ID | Kota Jambi 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi atas Nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Jambi Tahun Anggaran 2023, Senin Siang, (10/6).

Penyampaian Pandangan Umum Fraksi tersebut dilakukan setelah pada pagi harinya di hari yang sama, penjabat Walikota Jambi, Sri Purwaningsih telah lebih dulu menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Jambi Tahun Anggaran 2023.

Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh ketua DPRD Kota Jambi Putra Abshor Hasibuan. Pada rapat pandangan umum fraksi tersebut dihadiri 24 anggota dewan sementara 21 lainnya tidak hadir.

Pada Paripurna tersebut, dari 8 fraksi hanya 4 fraksi yang membacakan pandangan umumnya. Yaitu Partai PDI Perjuangan (PDIP) Fraksi Partai Demokrat kebangsaan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Partai Golkar dan yang 4 Fraksi hanya menyerahkan secara tertulis,Partai Gerindra,Partai PAN,Partai Nasdem,PArtai Bintang Rakyat Berkarya.

Keempat fraksi yang membacakan pandangan umum, semuanya menyoroti atas kinerja RSUD Abdul Manap kota Jambi, yang beberapa hari belakangan ini menjadi sorotan masyarakat, akibat kekosongan obat-obatan di rumah sakit tersebut.

Juru bicara Fraksi Partai PDI Perjuangan Frans Sugama mengatakan jika RSUD Abdul Manap terlilit hutang hingga Rp17,8 miliar. Dengan rincian hutang obat-obatan senilai Rp7 miliar dan jasa pelayanan sebesar Rp10,8 miliar.

“Oleh karena itu kami meminta agar Pj walikota dapat mengevaluasi dan mengganti Direktur Utama RSUD Abdul Manap apabila tidak dapat mengelola dengan baik rumah sakit tersebut yang saat ini sudah berstatus BLUD,” katanya.

Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat Kebangsaan, Rominop juga mengatakan hal yang sama. Ia meminta agar managemen RSUD Abdul Manap segera dilakukan evaluasi secara terstruktur.

Kemudian, Juru Bicara Fraksi Partai PKS, Zayadi meminta perbaikan pelayanan kesehatan di rumah sakit Abdul Manap Kota Jambi.

Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit itu harus dievaluasi beberapa minggu terakhir Rumah Sakit tersebut menjadi sorotan masyarakat akibat obat-obatan yang kosong selama berbulan-bulan menurut hemat kami Rumah Sakit tersebut Belum menunjukkan kinerja yang baik dalam hal pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” jelasnya.

Kata Zayadi, Fraksi PKS memberikan rekomendasi agar pejabat Walikota Jambi dapat melakukan evaluasi secara menyeluruh sistem birokrasi di RSUD Abdul Manap.

“Kami tunggu langkah konkret dari penjabat Walikota Jambi untuk membenahi manajemen RSUD Abdul Manap dan penanganan kekosongan obat. Kami juga meminta adanya komunikasi yang intensif dengan BPJS Kesehatan terutama terkait dengan pelayanan obat-obatan yang diperlukan oleh masyarakat,” katanya.

Sementara itu Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Kemas Faried Alfarelly mengatakan jika Rumah Sakit milik pemerintah kota Jambi tersebut ternyata terlilit hutang hingga Rp17, 8 miliar, yang terdiri dari Rp7 miliar merupakan utang obat-obatan dan Rp10,8 miliar merupakan hutang jasa pelayanan kesehatan.

Ia juga sebenarnya sependapat agar Pj Walikota Jambi melakukan evaluasi dan perbaikan manajemen di rumah sakit yang saat ini telah menyandang status sebagai BLUD tersebut.

Jika tidak, maka hal itu dapat menjadi beban APBD Kota Jambi.

“Jika tidak ada upaya perbaikan, maka ini bisa menjadi beban APBD kita untuk ke depan. Oleh karena itu fraksi Golkar meminta secara tegas agar Pj Walikota Jambi melakukan audit keuangan dan evaluasi Direktur RSUD Abdul Manap atas persoalan tersebut,” jelasnya.

Usai Paripurna pejabat Walikota Jambi Sri Purwaningsih mengatakan jika dari beberapa fraksi yang membacakan pandangan umumnya tersebut ada beberapa masukan tentang RSUD Abdul Manap untuk memperbaiki sisi pelayanan dan manajemen.

“Ini bahan kajian yang harus secara cepat saya tindaklanjuti, karena urusan kesehatan adalah merupakan urusan wajib dasar yang harus dilaksanakan, dan harus diberikan untuk masyarakat kota Jambi. Kalau ada masalah dan persoalan tentu saya tidak akan tinggal diam atau mendiamkan. Dalam waktu dekat saya akan berkoordinasi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu,” katanya. (NST)