Gubernur Al Haris Mengupayakan dalam Memutus Rantai Produksi CPO Kelapa Sawit

SUMATERADEFACTO.ID | Prov. Jambi

Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H mengupayakan dalam memutus rantai Produksi. Hal tersebut disampaikan dalam Pelantikan GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) Cabang Jambi Periode 2025-2030, bertempat di Swisbell Hotel Jambi, Kamis (08/05/2025).

“Kami tengah fokus mempersingkat rantai produksi. Kemarin saya telah beraudiensi dengan Menteri Perhubungan di Jakarta untuk memaksimalkan pelabuhan lokal guna ekspor CPO dan batubara. Pelabuhan Muara Sabak telah beroperasi untuk CPO, dan lelang percepatan pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung segera dilakukan atas arahan Menteri Perhubungan,” ujar Gubernur Al Haris.

“Dengan demikian, CPO tidak lagi harus melalui Dumai dan lokasi lain yang menambah biaya dan waktu tempuh. Kami mendorong agar seluruh CPO dapat diekspor melalui pelabuhan lokal, sehingga jarak tempuh dan biaya operasional perusahaan dapat ditekan. Selain itu, kami berharap pelabuhan-pelabuhan tersebut dapat menjadi sumber pendapatan daerah,” lanjutnya.

Gubernur Al Haris menyampaikan apresiasi tinggi kepada para pelaku usaha perkebunan kelapa sawit atas kontribusi signifikan mereka. Berdasarkan data IPB, perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di tingkat nasional.

“Kami mengapresiasi kinerja dan pencapaian luar biasa perkebunan sawit di Jambi. Berdasarkan data IPB, perkebunan kelapa sawit di Jambi merupakan yang terbaik secara nasional dalam hal implementasi SDGs, yang menunjukkan keberhasilan pembangunan berkelanjutan di sektor ini. Temuan riset kami pun menunjukkan kesimpulan yang sama: Jambi memiliki model pembangunan kelapa sawit berkelanjutan terbaik di Indonesia,” kata Gubernur Al Haris.
Selanjutnya, Gubernur Al Haris menekankan pentingnya peningkatan soliditas GAPKI mengingat saat ini jumlah anggotanya baru mencapai 37 perusahaan.

“Tingkat kekompakan GAPKI Provinsi Jambi masih perlu ditingkatkan. Dari 185 perusahaan sawit anggota Gapki Jambi, baru 37 perusahaan yang aktif berpartisipasi. Oleh karena itu, saya meminta Asisten II Dinas Perkebunan untuk mengundang seluruh perusahaan sawit di Jambi guna mendorong peningkatan keanggotaan GAPKI,” ungkapnya.

“Hal ini penting mengingat kita telah memasuki era pertanian modern, di mana pemerintah mendorong pengembangan kebun sawit terintegrasi dengan komoditas lain. Program tumpang sari, misalnya menanam padi gogo di lahan perkebunan sawit, selaras dengan visi pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional dan mengurangi ketergantungan impor,” lanjutnya.

“Ke depan, kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah dan Gapki sangat krusial untuk percepatan program pertanian berkelanjutan melalui optimalisasi lahan, seperti penerapan sistem tumpang sari,” tutupnya. (NST)