Bupati Tanjabbar Memimpin Rapat Pembinaan Percepatan Pelaksanaan Program 2022
SUMATERADEFACTO.COM | TANJABBAR – Bupati Tanjung Jabung Barat Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag pimpin rapat Pembinaan Percepatan Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun anggaran 2022 Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Senin (10/01/22).
Rapat digelar di balai pertemuan kantor bupati, turut dihadiri oleh Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Plh Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, seluruh Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah dan Para Camat.
Rapat pembinaan dilaksanakan bertujuan guna percepatan pelaksanaan kegiatan OPD Kabupaten Tanjab Barat Tahun 2022, serta untuk mensinergiskan program dan kegiatan di masing-masing OPD, agar kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan, tepat sasaran, serta terhindar dari permasalahan hukum.
Mengawali arahannya Bupati sampaikan bahwa beberapa bulan terakhir evaluasi yang disampaikan kedaerah terkait penilaian organisasi masih jauh dari standar, banyak nilai yang rendah. Sementara itu Penilaian Sitem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terbilang masih rendah, menunjukan keseriusan OPD belum terlihat signifikan.
“Selain itu Koordinasi kita antara OPD masih sangat lemah, banyak pekerja yang menjadi leading sektor belum berjalan maksimal sehingga program tidak berjalan semestinya,” tutur Bupati.
Lanjut Bupati, Oleh karena itu pertemuan ini sangat penting, kehadiran OPD dan Camat menunjukan integritas, tanggung jawab terhadap tupoksi yang ada guna mengantisipasi dalam percepatan program Visi Misi Bupati Tanjung Jabung Barat.
“Sebelum jelang bulan puasa program percepatan sudah berjalan dan ini menjadi suatu yg sangat penting, jangan sampai Februari akhir atau Maret awal program belum berjalan, guna melaksanakan program percepatan.” Ujarnya.
“Berkaitan dengan audit BPK paling lambat awal Februari, mereka akan melihat progres, jangan sampai nanti OPD tidak bisa mempertanggung jawabkan, apa saja yang menjadi pertanyaan BPK oleh karena itu diharapkan keserius menyiapkan apa yang perlu dipersiapkan, sehingga tidak menjadi temuan ketika audit BPK ditempat kita,” lanjutnya.
Bupati juga menyampaikan untuk tahun anggaran 2021 agar membenahi laporan laporan yang berkaitan dengan SPJ atau dokumen lainnya yang penting, sehingga ada pemeriksaan OPD atau Kecamatan sudah siap dan sudah dilengkapi guna memastikan laporan keuangan setiap OPD itu baik pada periode sebelumnya.
Tidak kalah penting Bupati Anwar Sadat tegaskan agar setiap OPD mempersiapkan capaian–capaian yang sudah berjalan, tentunya berkaitan dengan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati agar pada saat ulang tahun Tanjung Jabung Barat bisa direfleksikan terhadap apa yang telah dilakukan Pemerintah Daerah yang sudah berjalan. Dalam hal capaian diharapkan setiap OPD ataupun Camat bisa memiliki aplikasi yang memudahkan untuk melihat progres pencapaian pada OPD tersebut.
“Kalaupun ada masalah pada capaian tersebut agar didiskusikan dan temukan solusi, akhirnya kami bisa menyampaikan dan menjawab persoalan yang ada pada masyarakat terkait Pencapaian Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati.” sebutnya.
Mempersiapkan anggaran tahun 2022 Bupati Anwar Sadat mengatakan jangan sampai penggunanaan anggaran program mengalami tanpa hambatan. Kepada OPD agar menempatkan PPTK, pengguna anggaran yang bertanggung jawab, jujur dan memiliki integritas. Seterusnya percepatan program harus sesuai dengan aturan, agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahan.
“kalau ada aturan yang belum dipahami bisa ditanyakan dengan staf ahli, asisten dan pejabat yang berkaitan, jangan sampai kita tidak memahami secara utuh aturan tersebut sehingganya program tidak berjalan maksimal, apalagi yang berkaitan dengan program unggulan atau prioritas.” jelasnya.
Sebagai contoh Bupati sampaikan program prioritas, “setiap anak SD yang tamat harus bisa baca Qur’an, kalau tidak bisa baca Qur’an saat masuk SMP ataupun yang sederajatnya, jangan diterima dan sampai saat ini belum dibuat aturan tersebut, berarti tidak mengerti. Temukan inovasi yang dapat bersaing secara nasional guna sebagai marwah Pemerintah,” tuturnya.
Bupati juga menyampaikan saat rapat tersebut, kepada para camat vaksinasi lansia agar dipercepat, sehingga Pemerintah bisa memulai vaksin 6 – 11 tahun, jangan sampai ditegur dan disanski oleh Kemandagri. Selain itu kepada OPD untuk bisa memberikan pengawasan kepada Jabatan yang di bawahnya.
“Kepada Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Kebala Bagian laporkan ke saya kalau ada bawahannya yang tidak mau bekerja agar dapat digantikan kepada yang mau bekerja. Berikan ke ikhlasan dan royalitas untuk menjalankan tugas yang berkaitan dengan program–program Pemerintah Daerah,” katanya.
Sementara Wakil Bupati Hairan, SH. saat rapat menyampaikan agar OPD lebih benar–benar serius terhadap kelemahan–kelemahan pada OPDnya masing–masing. Dalam hal Bupati saat turun kelapangan agar setiap OPD terkait mendampinginya, guna menjawab langsung permintaan dari masyarakat.
Discussion about this post