DPRD MENGGELAR RAPAT PARIPURNA TENTANG LKPJ BUPATI BATANGHARI

SUMATERADEFACTO.COM | DPRD Kab. Batanghari

Dewan Perakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari, DPRD Batanghari menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD tentang LKPJ Bupati Batanghari anggaran 2021.

Paripurna ini dilaksanakan di ruang pola gedung DPRD Kabupaten Batanghari (19/4) dipimpin Ketua DPRD Batanghari, Anita Yasmin.

Wakil Ketua I dan II DPRD Batanghari Muhammad Jafaar dan Ilhamudin serta Sekretaris Dewan Muhammad Ali tampak mendapingi Anita Yasmin dalam paripurna tersebut.

Hadir juga Wakil Bupati Batanghari, Bakhtiar, Sekda Batanghari Muhammad Azan, unsur forkompimda, para kepala OPD dan tamu undangan lainnnya.

Rekomendasi dewan mengenai LKPJ Anggaran 2021 ini merupakan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.

Dalam penyampaian rekomendasi ini, satu diantaranya disampaikan Sirojudin.

Menurutnya kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman diminta untuk terus mengawal bantuan stimulan perumahan swadaya atau BPS dari pemerintah pusat.

Khususnya untuk pemenuhan perumahan relokasi warga lorong Orang Kayo Hitam Kelurahan Muara Bulian.

“Dinas Perkim juga diminta untuk lebih memperhatikan serta meningkatkan program lampu penerangan jalanan umum (LPJU) serta menyarankan Pemkab Batanghari agar hasil pajak penerangan jalan yang diberikan perusahaan agar bisa dilimpahkan ke Dinas Perkim,” katanya.

Wakil Bupati Batanghari, Bakhtiar mengatakan rekomendasi yang disampaikan DPRD Kabupaten Batanghari merupakan catatan strategis yang berisikan saran, masukan dan koreksi terhadap penyelenggaraan pemerintahan secara umum di daerah ini untuk ke depannya.

Wabup menyebut bahwa DPRD Batanghari mempunyai perhatian yang cukup besar terhadap kinerja pemerintahan Kabupaten Batanghari dalam melaksanakan pembangunan, pemerintahan maupun pemberdayaan yang tentunya bertujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Secaara subtansi rekomendasi ini harus kami tindak lanjuti agar menjadi kontribusi nyata perbaikan penyelenggaraan pemerintahan,” ucapnya.

Maka dari itu ia ingatkan kepada seluruh OPD agar dapat serius merespon, menyikapi dan menjadikan rekomendasi tersebut sebagai bahan masukan dan intropeksi dalam membenahi kekurangan-kekurangan yang ada.

“Kita berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang,” paparnya.  (NST)