DPRD BATANGHARI RAPAT PARIPURNA NOTA PENGANTAR LIMA RANPERDA

SUMATERADEFACTO.COM | DPRD Kab. Batanghari

Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari laksanakan Paripurna Dalam Rangka Jawaban Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD atas Nota Pengantar 5 (Lima) Ranperda Kabupaten Batanghari dan jawaban DPRD terhadap Pemandangan Umum Pemerintah atas Nota Pengantar 3 (Tiga) Ranperda Inisiatif DPRD Kabupaten Batanghari di Gedung DPRD Batanghari, (10/5).

Turut hadir dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Batanghari Anita Yasmin yang langsung pimpin paripurna, didampingi Wakil Ketua I M. Ja’far, Wakil Bupati Batanghari Bakhtiar SP, Sekwan M. Ali SE, unsur Forkompimda, seluruh kepala OPD, para Camat dan para Kepala Desa se Kabupaten Batanghari.

Penyampaian Jawaban Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD atas Nota Pengantar 5 (Lima) Ranperda Kabupaten Batanghari dan Jawaban DPRD terhadap Pemandangan Umum Pemerintah atas Nota Pengantar 3 (Tiga) Ranperda Inisiatif DPRD Kabupaten Batanghari disampaikan oleh Wakil Bupati Batanghari.

“Besar harapan kami, hubungan baik antara pemerintah daerah dengan DPRD Kabupaten Batanghari dapat bertahan dengan baik, ke depan sinergitas sangat dibutuhkan untuk akselerasi pada pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah Kabupaten Batanghari,” ujar Bakhtiar, Wakil Bupati Batanghari.

Bakhtiar menambahkan kelima Ranperda yang disampaikan selain sebagai penyesuaian regulasi namun juga untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

“Menanggapi saran dari fraksi Demokrat dimana agar memerintahkan para kepala OPD untuk hadir langsung dalam pembahasan Ranperda, pada kesempatan ini kami tegaskan, bahwa kami sudah memerintahkan langsung bagi kepala OPD yang membentuk atau menyusun Ranperda agar dapat hadir langsung bersama pejabat yang terkait untuk hadir langsung dalam pembahasan Ranperda,” tegas Wabup Batanghari.

Wabup Batanghari juga mengaskan kepada anak buahnya jika ada jadwal kedinasan yang bertepatan penyusunan Ranperda harus cepat berkoordinasi dengan DPRD agar tidak berbenturan dengan pekerjaan lain.

“Kemudian masukan fraksi dari PDI-Perjuangan dimana Ranperda tetap dilakukan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, kelima Ranperda yang kami ajukan sudah dilakukan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM yang dibuktikan dengan surat dari Kementerian Hukum dan HAM,” terang Bakhtiar.

Dalam pidato penutupannya, Bakhtiar menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Partai PPP, Partai Nasdem dan Fraksi Partai PKB atas persetujuan dan dukungannya atas kelima Ranperda tersebut, paparnya. (NST)