Bupati Batanghari : PPPK Mendapat Kuota 950

SUMATERADEFACTO.COM | Kab. Batanghari

Pemerintah Kabupaten Batanghari, nanti nomor induk tergantung pemerintah pusat.

Mendapat kuota sebanyak 950 formasi tenaga pendidik untuk seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) 2022.

Kuota formasi PPPK untuk tenaga pendidik yang disetujui BKN itu lebih sedikit dari yang diusulkan Pemkab Batanghari yang berjumlah 1.339 formasi.

Namun, kuota yang berjumlah 950 untuk tenaga pendidik itu diketahui paling besar dibanding kabupaten dan kota yang ada di Indonesia dan terbanyak di Provinsi Jambi.

Dalam sosialisasi terkait formasi yang diterima pemerintah daerah bersama ratusan guru non ASN, Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief menyampaikan kuota seleksi PPPK untuk Kabupaten Batanghari yang disetujui BKN sebanyak 950 formasi tenaga pendidik.

“Saya ingatkan kepada guru tenaga non ASN untuk melengkapi syarat dan ketentuannya. Jangan sampai lalai, ini kesempatan yang diberikan pemerintah untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya,” katanya usai memberi arahan kepada guru tenaga non ASN yang hadir di Serambi Rumah Dinas Bupati Batanghari, (26/9).

Fadhil Arief sangat mengetahui perjuangan guru non ASN atau honorer ini sangat panjang, dengan adanya kebijakan ini dimohon untuk dimanfaatkan.

“Allhamdullilah Kabupaten Batanghari termasuk daerah yang paling besar untuk sekelas kabupaten dapat alokasi kuota PPPK tahun ini,” ujarnya.

Tentu Bupati berharap kerja keras ini tidak boleh berhenti di sini saja, tapi bagaiamana semua formasi yang didapat terisi, jangan sampai kuota yang diberikan nanti tidak terisi penuh.

“Nanti akan ada penilaian, pertama syarat administrasi yang terpenuhi sesuai arahan aturan yang dibuat pemerintah pusat dan penilaian kinerja, yang dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nanti akan terukur apa yang mereka ajarkan selama ini bakal ketahuan,” ucapnya.

Bupati  meminta Tim Penilai atau Panitia Seleksi Daerah (Penselda) jujur sehingga nanti guru akan mengetahui posisinya ada di mana.

“Kalau ada yang kurang tolong ditingkatkan. Nanti akan ada tes tahap berikutnya, apabila kuota tahap pertama ini (950) tidak terpenuhi maka akan ada tes CAT. Untuk diberikan kepada guru swasta. Dengan formasi ini akan ada sekitar 200 kuota yang dilakukan tes CAT,” ujarnya.

Panselda yang diketuai Kepala BKPSDMD dan Sekretarisnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan bekerja sinkron kemudian guru juga harus aktif untuk menanyakan kepada panitia jangan bertanya kepada pihak lain.

“Jangan pernah berharap ada dukungan tertentu dari pihak lain bahwa yang akan membuat dia lulus adalah dirinya sendiri. Dirinya harus aktif dan panitia akan membantu kelancaran itu tapi sesuai ketentuan dan prosedur yang ada,” jelasnya.

Jadwal perekrutan ini kata Fadhil Arief sedang dibuat mungkin setelah disosialisasikan kepada guru-guru tingkat SMP dan TK, baru akan memasuki tahap verifikasi administrasi, penilaian kompetensi. 

“Saya berharap Oktober ini akan selesai. Sehingga nanti akan diusulkan ke pemerintah pusat nomor induknya. Kita usahakan selesai tahun ini soal nanti nomor iduknya tergantung pemerintah pusat. Tapi tanggung jawab pemerintah daerah harus kita tuntaskan tahun ini,” paparnya. (NST)