DPRD Batanghari Menggelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi Terhadap Nota Pengantar RAPBD

SUMATERADEFACTO.COM | DPRD Kab. Batanghari

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari,  DPRD Batanghari menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap nota pengantar RAPBD Anggaran 2022 dan nota pengantar dua Ranperda.

Dua Ranperda tersebut di antaranya tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Batanghari dan tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Rapat Paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Batanghari, Anita Yasmin yang didampingi Wakil Ketua I, Muhammad Jaafar dan Sekwan M Ali di aula Gedung DPRD Batanghari  (26/9).

Paripurna ini turut dihadiri, Wakil Bupati Batanghari, Bakhtiar, anggota DPRD Batanghari, Staf Ahli, Asisten Setda Batanghari, para Kepala OPD lingkup Pemkab Batanghari, forkopimda serta tamu undangan lainnya.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Batanghari, Minarti menyampaikan Fraksi PPP berharap dengan Ranperda Perubahan APBD ini, Pemerintah daerah dapat melaksanakan program dan kegiatan dengan kinerja yang optimal dan akuntabel sehingga target-target pencapain dapat terealisasi dengan baik dan transparan.

“Kami berharap semua OPD dapat bersinergi dengan baik dan bekerja cepat, bekerja cerdas, menjalankan tugas yang telah diamanahkan dan berintegritas sebagai pondasi utama terwujudnya Batanghari Tangguh,” ujarnya.

Dia mengatakan RAPBD Ini akan terealisasi dengan baik dan akuntabel sehingga target-target pencapain dapat terealisasi dan transparan. Fraksinya mengharapkan dua Ranperda ini akan menjadi Peraturan Daerah dan akan dilaksanakan dengan baik demi terwujudnya Batanghari Tangguh.

Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat menanggapi dua Ranperda dari Pemerintah Daerah. Dalam kesempatan ini pemandangan umum dari Fraksi Partai Demokrat dibacakan Yoghie Verly Pratama.

Pertama, Ranperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Batanghari, berdasarkan hasil evaluasi Perda Nomor 11 tahun 2016 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan daerah.

Agar penyelenggaran pemerintahan, pembangunan dan pelayanan pada masyarakat dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

“Kami Fraksi Partai Demokrat mendorong untuk dibahas dan disesuaikan dengan pengelompokan rumpun dan pelayanan dasar maupun pilihan supaya linier di semua tingkatan,”

“Kami juga berharap OPD tekhnis yang sekiranya beban kerjanya yang begitu besar agar bisa dinaikan tipe dengan memperhatikan kemampuan keuangan karena ini berkaitan dengan beban anggaran kita,” paparnya. (NST)