DPRD Batanghari Rapat Paripurna tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2021

SUMATERADEFACTO.COM |  DPRD Kab. Batanghari

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian  Keputusan DPRD tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabuapten Batanghari Tahun Anggaran (TA) 2021.

Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Batanghari Anita Yasmin, yang didampingi Wakil Ketua I M.Ja’afar, Sekretaris Dewan M.Ali, serta turut hadir Bupati Batanghari Muhammad Fadhil ARief yang didampingi Wakil Bupati Batanghari Bahktiar.

Laporan Keputusan DPRD tentang LKPD Tahun Anggaran 2021 disampaikan oleh Azizah dari Banggar DPRD Batanghari.

“Laporan saran dan pendapat DPRD Kabupaten Batanghari setelah melakukan pencermatan dan pembahasan terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021,” kata anggota DPRD Batanghari dari Fraksi PAN, Azizah, (28/06).

DPRD dapat memahami dan menerima baik anggaran maupun realisasi pada masing-masing SKPD maupun secara keseluruhan pelaksanaan APBD Kabupaten Batanghari 2021. Angka serapan anggaran pendapatan sebesar 103,26 persen dan serapan anggaran belanja 95.65 persen.

“Realisasi itu merupakan prestasi yang cukup baik dan harus terus ditingkatkan untuk mencapai kemakmuran masyarakat,” lanjut Azizah.

Ia mengharapkan saran dan pendapat ini agar diperhatikan dan menjadi acuan dalam perencanaan anggaran dan pelaksanaan program kegiatan APBD pada tahun-tahun berikutnya.

Sementara itu, terkait semua temuan BPK RI yang tertuang dalam LHP, Azizah juva mengatakan agar segera ditindaklanjuti dengan rekomendasi baik dari BPK RI maupun DPRD Batanghari dengan mempertimbangkan komitmen waktu yang menjadi perhatian bersama.

“DPRD memberikan saran agar pemerintah memperkuat aspek pengawasan secara internal mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan mengoptimalkan fungsi pendampingan oleh inspektorat dan tidak mentoleransi pelanggaran dalam bentuk apapun,” tegasnya.

Kemudian itu, mengenai SILPA pada pelaksanaan APBD 2021 sebanyak Rp99.478.193.610.56 maka DPRD menyarankan agar pemerintah mengambil langkah strategis dalam perhitungan prognosis tahun berjalan untuk perencanaan APBD perubahan 2022.

“Pemda diharapkan dapat meningkatkan target dan realisasi pendapatan dari perusahaan daerah, BUMD lainnya sesuai dengan investasi daerah yang telah diberikan dan terus menciptakan iklim berusaha yang lebih kondusif bagi tumbuh berkembangnya perusahaan daerah,” katanya.

Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief menanggapi saran dan kritik DPRD Kabupaten Batanghari.

“Saya sangat yakin dan percaya saran, masukan dan kritikan ini didasarkan dengan niat dan kemauan bersama bagaimana Kabupaten Batanghari dapat menjadi terdepan di Provinsi Jambi ini,” paparnya. (NST)