DPRD Provinsi Jambi Ungkap Angka APBD 2025 Beda dari KUA-PPAS

SUMATERADEFACTO.ID | DPRD Prov. Jambi 

DPRD Provinsi Jambi akhirnya jawab alasan kenapa angka KUA PPAS Rp4,4 berbeda dengan angka APBD Ta 2025 yang telah ditetapkan sebesar Rp4,5 Trilun, Sabtu (27/11/2024) lalu.

Menurut Waka 1 DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata itu dikarenakan adanya proyeksi antara Banggar dan TAPB agar dapat memaksimalkan potensi pendapatan Participating Interest (PI) 10 persen dari Blok Jabung PetroChina. “Artinya Gubernur 2025 diminta memaksimalkan potensi PI 10 persen, karena kita memproyeksikan di 2025 sudah jadi pendapatan,” kata Ivan.

Ivan mengatakan, dari APBD 2025 sebesar Rp4,5 triliun diluar Pendapatan Asli Daerah (PAD) adanya belanja mandotory spending, mulai dari belanja modal infrastruktur, pelayanan publik untuk target 2027 mendatang.

“Kalau kita tidak melakukan sesuai Peraturan Meneteri Keuangan (PMK) Tahun maka kita akan mendapat sanksi, untuk itu kita minta Gubernur memaksimalkan potensi Pi karena itu sumber pendapatan belanja APBD yang harus dimaksimalkan,” tegasnya.

Selain itu, angka APBD Rp4,5 trilun dari penetapan KUA-PPAS 4,4 Trilun juga karena bertambah nya pagu anggaran di beberapa OPD Pemprov Jambi, mulai dari RSUD Raden Mattaher, Dinas PUPR Provinsi Jambi, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pendidikan, Dispora dan beberapa OPD lainnya.

“Target BLUD Rumah Sakit 130 M, tapi mereka dapat 140 M, artinya dengan kekurangan sarana prasarana dalam menambah 140 M, itu kami tambah anggaran ke rumah sakit sekitar 40 persen, tujuan nya melengkapi alat alat termasuk CT Scan dan ventilator,” ungkapnya.

Kemudian PUPR ditambah karena dipersyaratkan sesuai dengan PMK tahun 2024 harus melakukan mandatory spending harus 40 persen di tahun 2027 .”Bearti dihitung sekarang 35 persen , makanya anggaran kita tambah untuk belanja modal pelayanan infrastruktur. Termasuk Disdik alasannya tingkat kerusakan 65 persen maubler dikatakan tidak bagus itu penilaian dari Kementerian jadi dasar, bearti seluruh sekolah SMA/SMK/SLB banyak harus didukung,” ujarnya.

Begitu juga pagu anggaran pada DLH Provinsi Jambi ditambah Rp1 M di APBD 2025, karana adanya potensi pendapatan dari incinerator atau mesin pemusnah limbah medis yang berada di Kabupaten Bungo, sebesar Rp9 M dalam satu tahun yang dapat menarik limbah medis dari Sumatera Barat (Sumbar) maupun Sumatera Selatan (Sumsel).

“Selama ini limbah medis selalu dibawa ke Pulau Jawa ya, untuk pagu Dispora karena memenuhi janji janji seperti pemberian bonus kepada atlet beprestasi,” ujarnya.

Selain itu pada Dinas Holtikultura, juga bertambah karana termasuk dalam mandatory spending Ketahanan Pangan bahwa harus menjadi daerah swambadaya beras, karena menurut Ivan Wirata, Ketahanan pangan di wilayah Muaro Jambi selain Kerinci juga berpotensi.

“Selanjutnya, anggaran di Inspektorat harus mandatory stodirng 0,36 persen dari APBD, bila tidak memenuhi itu kita juga akan dapat sanksi, untuk DPRD Provinsi Jambi minta supaya dimaksimalkan juga termasuk SDM nya perlu ditingkatkan, kemarin duitnya sudah siap, tapi tidak terserap,” jelasnya.

DPRD meminta Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dapat mengoptimalisasikan anggaran dalam melakukan pendampingan setiap OPD di Pemprov Jambi, sehingga tingkat temuan BPK menjadi Zero.

“Tujuannya adalah pendampingan pemeriksan, perencanaan, pelelangan pelaksanaan , artinya anggaran tepat guna, sasaran selalu didampingi oleh APIP, efektif efisien artinya kita menginginkan zero temuan. Kalau anggarkan disiapkan, ttemuan masih banyak berarti pendampingan mereka tidak berhasil,” tambahnya.

Selanjutnya pada RSJD Kolonel H.M Syukur Provinsi Jambi, Ivan mengatakan harus didukung untuk menambah akses layanan kesehatan terhadap masyarakat Provinsi Jambi. “Kita mendukung juga kegiatan disana, kan naik kelas A artinya harus sama sama kita dukung,” pungkasnya. (NST)