DRPD BATANGHARI PARIPURNA LKPJ BUPATI BATANGHARI

SUMATERADEFACTO.COM | DPRD Kab. Batanghari

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari, Dinas Perkim diminta untuk lebih memperhatikan dan meningkatkan program lampu penerangan jalan.

Menggelar paripurna penyampaian rekomendasi Anggota Dewan terhadap LKPJ Bupati Batanghari tahun anggaran 2021, (19/04).

Paripurna langsung di pimpin oleh Ketua DPRD Batanghari Anita Yasmin yang didampingi Wakil Bupati Batanghari Bakhtiar, SP dan Wakil Ketua I DPRD Batanghari M. Ja’far serta Wakil Ketua II DPRD Ilhamuddin beserta anggota DPRD Batanghari, Para Kepala OPD serta seluruh unsur Forkompimda.

Dalam penyampaian rekomendasi DPRD terhadap pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ tahun anggaran 2021, ada beberapa rekomendasi yang disampaikan dewan yang merupakan tanggapan mengenai LKPJ yang mana hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran.

Ada beberapa Dewan yang menyampaikan rekomendasi terhadap DPRD tersebut, antara lain Sirojudin Fraksi Golkar menyampaikan, untuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di minta untuk terus mengawal bantuan stimulan perumahan swadaya atau BPS dari pemerintah pusat khususnya untuk pemenuhan perumahan relokasi warga lorong Rang Kayo Hitam Kelurahan Muara Bulian.

Lanjut Sirojudin, Dinas Perkim juga diminta untuk lebih memperhatikan serta meningkatkan program lampu penerangan jalanan umum, serta menyarankan pemerintah Kabupaten Batanghari agar hasil pajak penerangan jalan yang diberikan perusahaan-perusahaan agar bisa di limpahkan ke Dinas Perkim.

“Realisasi LKPJ dari rapat tahun anggaran  2021 mencapai Rp 13.128.000.000 lebih dari target Rp 14.800.000.000,” ujarnya.

Sementara itu, Ibrahim fraksi PDI menyampaikan juga masyarakat membutuhkan pelayanan dasar terkait keamanan maka dari itu pihaknya meminta agar pemerintah daerah meningkatkan sarana prasarana satuan polisi pamong praja.

Kemudian, dalam rangka persiapan pemilu tahun 2024 Satpol pp perlu dilakukan pembinaan untuk peningkatan di Kelurahan dan Desa untuk meningkatkan pendapatan aset daerah organisasi perangkat daerah atau OPD teknis yang ada. Terkait hal wajib pajak perlu berkoordinasi dengan Satpol pp sebagai penegak peraturan daerah serta menjaga aset daerah, dalam hal ini Satpol pp juga perlu melindungi dan menjaga barang bukti yang diamankan dalam ruang tertentu mengenai aset daerah Kabupaten Batanghari.  (NST)