PEMERINTAH KABUPATEN BATANGHARI MERAIH PREDIKAT OPINI WTP

PEMERINTAH KABUPATEN BATANGHARI MERAIH PREDIKAT OPINI WTP

SUMATERADEFACTO.COM | MUARA BULIAN — Bupati Batanghari, WTP bukanlah prestasi besar namun kewajiban kitalah yang dituntun untuk melaksanakan sesuatu yang terbaik sesuai ajaran agama.

Pemerintah Kabupaten Batanghari meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jambi.

Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief menerima piagam penghargaan predikat opini WTP yang diserahkan langsung oleh Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi, Supendi di ruang pola kecil kantor Bupati Batanghari. Selasa (2/11).

Penyerahan piagam penghargaan yang ditandatangani Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Ini merupakan enam kali berturut-turut Pemkab Batanghari mendapatkan predikat opini WTP, sejak 2015 sampai sekarang ditandai dengan penyerahan plakat.

“Kami menyampaikan piagam pengharagaan opini WTP 2020 dan juga plakat enam tahun berturut-turut kepada Pemerintah Kabupaten Batanghari karena bisa mempertahankan opini WTP-nya,” kata Supendi.

Supendi mengatakan, pada 2020 temuan di daerah ini meningkat drastic, tapi itu hanyalah secara jumlah. Akan tetapi teman-teman BPK sudah mempertimbangkan bahwa walaupun jumlahnya tinggi tapi masih dalam koridor, maka tetap diberikan opini WTP.

“Terpenting bagaimana dari pemerintah daerah ini untuk menindaklanjuti temuan-temuan tersebut supaya tidak terulang pada 2021 dan tahun-tahun seterusnya,” katanya.

Ia menyebut, hampir tidak ada pemerintah daerah yang opini WTP-nya benar-benar murni atau bersih itu tak ada.Menurutnya pasti ada temuan, tergantung masih dalam koridor atau tidak. Itu saja yang perlu diperhatikan.

“Terkait pula dengan pengendalian internal itu diukur dari kemampuan APIP-nya. Apakah sudah memenuhi materi dilevel tertentu itu juga akan mempengarhui,” paparnya.

Sementara itu, untuk dana alokasi khusus atau DAK Kabupaten Batanghari termasuk sama rata-rata dengan Pemda yang lain se-Provinsi Jambi. Walaupun memang berdasarkan data yang ada untuk penyerapanya masih banyak dana yang tertahan. Namun bisa jadi karena datanya belum diunggah ke aplikasi onlinenya.

“Data sementara sudah terserap sekitar 41 persen yang kita transfer, yang kita salurkan sudah 70 persen. Idealnya secara ketentuan sudah 100 persen itu yang kita harapkan. Tapi berdasarkan batas waktu, karena 100 persen itu diakhir Desember akan tetapi makin cepat makin baik,” ujarnya.

Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief menyampaikan kepada pejabat OPD, apalagi dirinya pernah menjadi mantan Sekda. “WTP itu bukanlah prestasi besar tapi kewajiban, kalau kewajiban sesuai ajaran agama kita, jika tidak terlaksana berdosa,” katanya.

Fadhil Arief menjelaskan, APBD Kabupaten Batanghari 2020 dan APBD 2021 berbeda, tidak Apple to Apple memang ia bayangkan realisasi pada 2020. Banyak pendapatan yang semu.

Kemudian pada 2021 ini Fadhil Arief bilang akan melakukan pemulihan APBD, karena ada Rp 1.54.4 miliar diantaranya Rp 94.4 miliar adalah tunda bayar dari APBD 2020, kemudian Rp 70 miliar adalah pendapatan semu atau pendapatan yang pasti tidak terealisasi.

“Pada saat APBD Perubahan mulai dari evaluasi keluar, kita lakukan pemulihan APBD. Celakanya APBD perubahan selesai, evaluasi di provinsi seharusnya 15 hari maksimal, ini lebih dari sebulan, sehingga kita meihat realisasinya sedikit terhambat,” paparnya. (NST/ADV)