Wakil Bupati Batanghari Memimpin Rapat Koordinasi Register Sosial Ekonomi

SUMATERADEFACTO.COM | Kab. Batanghari

Pemerintah Kabupaten Batanghari, data kita belum secara terpadu menjadi satu di Dinas Kominfo.

Wakil Bupati Batanghari Bakhtiar memimpin rapat koordinasi (Rakor) pendataan awal registrasi sosial ekonomi (Regsosek) 2022 Mencatat untuk Membangun Negeri, (21/09).

Rakor yang dilaksanakan di ruang pola besar Kantor Bupati Batang Hari tersebut diadakan oleh BPS dan didukung oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari, diikuti oleh Forkopimda, Kepala OPD, Camat, Lurah dan Kades se-Kabupaten Batang Hari.

Kepala BPS Kabupaten Batang Hari Hartono dalam sambutannya mengatakan, tujuan Rakor Raksosek ialah menyusun rencana pelaksanaan kegiatan pendataan awal Regsosek di Kabupaten Batang Hari, menyusun strategi dan melaksanakan kegiatan pendataan awal Regsosek di Kabupaten Batang Hari dan melakukan rapat koordinasi pendataan baru Regsosek hari ini yaitu mencatat untuk membangun negeri satu data.

“Serta program perlindungan sosial pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.

“Rapat koordinasi merupakan moment penting untuk penyampaian kebijakan informasi terkini kepada pemerintah daerah dan nanti BPS Batang Hari yang akan bersama-sama menyiapkan pelaksanaan pendataan pada tahun 2022″ katanya.

Sementara itu Wakil Bupati Batang Hari Bakhtiar menyampaikan, pada hari ini kita melaksanakan Rakor daerah Kabupaten Batang Hari dalam rangka pendataan awal Regsosek tahun 2022.

“Pemerintah Kabupaten Batang Hari menyambut baik dengan kegiatan pendataan ini, karena kita dalam hal proses meregistrasi mencatat data, baik itu dalam perlindungan sosial maupun ekonomi kita di Kabupaten Batang Hari menghendaki data yang valid,” sebut Bakhtiar.

Soal kebijakan satu data di Kabupaten Batang Hari belum singkron, mudah-mudahan ini di awali penyusunan database kependudukan sekaligus untuk perencanaan pemberdayaan masyarakat Batang Hari.

“Pada kesempatan ini tentunya kepala BPS Jambi melalui BPS Batang Hari melaksanakan proses pendataan atau meregistrasi data kependudukan, baik itu yang digunakan untuk perlindungan sosial maupun proses pemberdayaan masyarakat di kabupaten Batang Hari pada masa yang akan datang,” ujarnya.

Dikatakan Bakhtiar, banyak data sosial yang harus divalidasi terutama masalah perindustrian, masih banyak data sosial perlu perbaiki secara bersama, baik untuk yang dapat bantuan dari pemerintah (bantuan sosial) maupun ketepatan dari penerima subsidi.

“Tentu nya proses pendataan ini memerlukan proses perencanaan kita kedepan baik itu dalam hal perlindungan validasi masyarakat maupun database ataupun ruang kehidupan masyarakat Batang Hari,” ungkapnya. (NST)